Ada Kebohongan Informasi Kepada Presiden Tentang Danau Toba

Siantar, Gatra.com – Masyarakat di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara (Sumut) menengarai adanya informasi bohong yang diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tobasa kepada Presiden tentang pengembangan lahan pariwisata.

Kecurigaan tersebut diungkapkan masyarakat Motung sekaitan dengan konplik lahan yang terjadi di Sigapiton, Tobasa. Pihaknya yang juga merupakan masyarakat adat di Tobasa berharap kasus yang sama tidak terjadi di lahan mereka yang masuk dalam zona pengembangan pariwisata.

Salah satu tokoh masyarakat Motung, Kosbin Sitorus mengatakan ada kekhawatiran masyarakat terkait kasus yang terjadi di Sigapiton. Masyarakat cemas kasus tersebut juga menimpa mereka. Terlebih masih ada 107 hektare lahan masyarakat yang belum diselesaikan.

“Saat Presiden berkunjung ke Tobasa, di Sigapiton yang dilahan 279 hektare, Presiden mengatakan kepada media bahwa lahan 386 hektare itu sudah selesai. Kami beraganggap lahan kami yang masuk 107 ikut di dalamnya. Sementara itu belum diselesaikan,” terangnya.

Pernyataan Presiden tersebut sangat mengganggu masyarakat di Motung. Karena hingga saat ini belum ada penyelesaian. “Pejabat di Tobasa atau Bupati telah berbohong kepada Presiden. Bupati Tobasa dan jajaranya telah memberikan laporan palsu kepada Presiden. Inil yang kami sayangkan khusus masyarakat motung yang menguasai lahan 107 hektare itu,” tegas Kosbin.

Sementara itu, Bupati Samosir Darwin Siagian melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Robinson Siagian menyatakan, bahwa lahan di Motung memang belum ada penyelesaian.

Saat ini, kata dia prosesnya masih sedang berlangsung dan masih diupayakan dapat segera dituntaskan. “Semuanya masih dalam proses, belum ada eksekusi disana. Belum ada juga pembayaran ganti rugi atau ganti apa namanya itu. Masih dalam rangka verifikasi batas,” katanya.

Lebih jauh, Robinson menyampaikan, Pemkab Tobasa sudah datang ke lokasi dan ada tim khusus untuk penyelesaian lahan 107 hektare. “Untuk kesepakatan belum bisa kita jelaskan. Jika nanti sudah kita kumpulkan informasi nanti kita konfirmasi kembali. Kalau target akhir tahun ini harus selesai, tetapi itukan target,” tutupnya.